SOKOGURU - Petugas pendamping sosial turun ke lapangan untuk mencocokkan data penerima bantuan sosial dengan kondisi riil di masyarakat. 

Langkah ini diambil demi memastikan keakuratan data penerima manfaat agar program bansos lebih adil dan tepat sasaran.

Para pendamping sosial kini aktif terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pencocokan terhadap kondisi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercatat dalam program bantuan sosial. 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperbarui dan menyelaraskan data agar lebih sesuai dengan kenyataan yang ada.

Langkah pendamping sosial ini dilatarbelakangi oleh pentingnya validasi data secara menyeluruh.

Banyak kasus bantuan tidak tepat sasaran terjadi akibat data yang tidak akurat. 

Maka dari itu, verifikasi langsung ke lapangan menjadi solusi konkret untuk menyaring data penerima yang layak.

Proses verifikasi ini dilakukan dengan mengacu pada DTSEN, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. 

DTSEN menjadi standar acuan dalam mendata masyarakat secara komprehensif dan menyeluruh, termasuk aspek sosial dan ekonomi individu maupun keluarga.

Pendamping sosial melakukan verifikasi terhadap berbagai data pribadi seperti identitas resmi, tingkat pendidikan yang telah ditempuh, serta jenis pekerjaan yang dijalani oleh anggota keluarga. 

Hal ini berguna untuk mengetahui profil sosial dan ekonomi calon penerima bantuan secara jelas.

Tak hanya informasi identitas dan pekerjaan, petugas juga melakukan penilaian terhadap kondisi kesehatan individu yang diverifikasi. 

Pemeriksaan dilakukan secara langsung untuk mengetahui sejauh mana kondisi kesehatan memengaruhi kelayakan penerimaan bantuan.

Setelah memverifikasi individu, proses validasi dilanjutkan dengan meninjau status keluarga secara keseluruhan. 

Ini mencakup jumlah anggota keluarga, hubungan antaranggota, hingga tanggungan ekonomi yang mereka miliki.

Aspek tempat tinggal tak luput dari perhatian pendamping sosial. Riwayat tempat tinggal serta kondisi fisik rumah dicek langsung untuk memastikan keberadaan keluarga tersebut sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem bantuan sosial.

Pentingnya akurasi data juga mencakup informasi tentang kepemilikan aset. 

Petugas memverifikasi aset bergerak seperti kendaraan, serta aset tidak bergerak seperti rumah atau tanah, guna menilai tingkat kesejahteraan calon penerima bantuan.

Selain aset, kapasitas daya listrik di rumah juga menjadi indikator kesejahteraan. 

Semakin tinggi daya listrik yang dimiliki, semakin tinggi pula kemungkinan keluarga tersebut memiliki penghasilan yang cukup. Hal ini menjadi pertimbangan dalam menilai kelayakan bantuan.

Seluruh rangkaian verifikasi tersebut dilakukan agar penyaluran bantuan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. 

Dengan data yang akurat dan proses verifikasi menyeluruh, bansos diharapkan lebih adil dan merata.

Langkah ini juga menjadi bagian dari reformasi data sosial demi meningkatkan transparansi dan efektivitas program bantuan. 

Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikucurkan melalui bansos tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Upaya validasi langsung ke lapangan memang memerlukan sumber daya dan tenaga yang tidak sedikit. 

Namun, hasilnya bisa berdampak besar dalam meningkatkan kualitas program sosial. (*)